MAMASA —(MAMASA CYBER NEWS) Sekitar 8.000-an unit rumah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dianggap tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena kehidupan warga sangat memprihatinkan dan rawan terserang penyakit.
Anggota DPD RI, Asri Anas mengatakan, Pemkab Mamasa perlu memperhatikan ribuan rumah warga yang tidak layak huni tersebut sebab itu telah menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi warganya yang masih membutuhkan bantuan.
"Kita akui ketersediaan anggaran Pemkab Mamasa masih sangat minim dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih berada pada kisaran Rp6 miliar per tahun. Minimnya PAD pasti akan berpengaruh terhadap proyeksi dana perimbangan dari pemerintah pusat," ungkapnya di Majene, Kamis (5/1).
Dia mengatakan, alokasi APBD di kabupaten lebih besar terserap oleh belanja pegawai di banding alokasi anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dan kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga peluang penyerapan anggaran oleh warga juga sangat minim.
Asri mengaku tidak menutup kemungkinan terdapat anggaran yang bisa dialokasikan dari pemerintah pusat jika Pemkab Mamasa berperan aktif melakukan sosialisasi kepada beberapa kementerian yang menanggulangi persoalan tersebut.
"Kami sangat menyayangkan menyaksikan kondisi masyarakat, apalagi mereka terancam terserang sejumlah penyakit akibat kondisi rumah yang sangat tidak layak. Selain itu, sebagian besar rumah warga yang tidak layak huni itu berada di kawasan rawan bencana," ujarnya.
Dia menjelaskan, rata-rata di setiap desa terdapat 70 hingga 100 unit rumah tidak layak huni di kabupaten pemekaran Polewali Mandar itu. Bahkan beberapa rumah di antaranya dihuni dua hingga tiga kepala keluarga, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran penyakit.
Mengantisipasi buruknya kondisi hunian warga, DPD akan meminta kepada Pemkab Mamasa untuk menentukan langkah strategis yang bisa mendorong agar warga mampu mendapatkan bantuan rumah layak huni.
"Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk Mamasa, warga miskin dan bertempat tinggal di rumah tidak layak huni terbilang sangat tinggi dan hal ini harus segera mendapatkan perhatian serius sebab hal ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dari generasi-generasi pelanjut," ucap Asri.
Dia juga berjanji akan melakukan pemaparan terhadap kodisi warga Mamasa kepada beberapa kementerian yang menanggulangi masalah kemiskinan, perumahan, dan masalah perekonomian warga agar hal ini mampu mendapat perhatian serius sebelum menimbulkan beberapa masalah
Sumber : metronews
Anggota DPD RI, Asri Anas mengatakan, Pemkab Mamasa perlu memperhatikan ribuan rumah warga yang tidak layak huni tersebut sebab itu telah menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi warganya yang masih membutuhkan bantuan.
"Kita akui ketersediaan anggaran Pemkab Mamasa masih sangat minim dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih berada pada kisaran Rp6 miliar per tahun. Minimnya PAD pasti akan berpengaruh terhadap proyeksi dana perimbangan dari pemerintah pusat," ungkapnya di Majene, Kamis (5/1).
Dia mengatakan, alokasi APBD di kabupaten lebih besar terserap oleh belanja pegawai di banding alokasi anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dan kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga peluang penyerapan anggaran oleh warga juga sangat minim.
Asri mengaku tidak menutup kemungkinan terdapat anggaran yang bisa dialokasikan dari pemerintah pusat jika Pemkab Mamasa berperan aktif melakukan sosialisasi kepada beberapa kementerian yang menanggulangi persoalan tersebut.
"Kami sangat menyayangkan menyaksikan kondisi masyarakat, apalagi mereka terancam terserang sejumlah penyakit akibat kondisi rumah yang sangat tidak layak. Selain itu, sebagian besar rumah warga yang tidak layak huni itu berada di kawasan rawan bencana," ujarnya.
Dia menjelaskan, rata-rata di setiap desa terdapat 70 hingga 100 unit rumah tidak layak huni di kabupaten pemekaran Polewali Mandar itu. Bahkan beberapa rumah di antaranya dihuni dua hingga tiga kepala keluarga, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran penyakit.
Mengantisipasi buruknya kondisi hunian warga, DPD akan meminta kepada Pemkab Mamasa untuk menentukan langkah strategis yang bisa mendorong agar warga mampu mendapatkan bantuan rumah layak huni.
"Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk Mamasa, warga miskin dan bertempat tinggal di rumah tidak layak huni terbilang sangat tinggi dan hal ini harus segera mendapatkan perhatian serius sebab hal ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dari generasi-generasi pelanjut," ucap Asri.
Dia juga berjanji akan melakukan pemaparan terhadap kodisi warga Mamasa kepada beberapa kementerian yang menanggulangi masalah kemiskinan, perumahan, dan masalah perekonomian warga agar hal ini mampu mendapat perhatian serius sebelum menimbulkan beberapa masalah
Sumber : metronews
