MAMASA - (MAMASA CYBER NEWS) Eksekusi terhadap Bupati Mamasa, Obednego Depparinding tetap akan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulsebar)
Eksekusi itu terkait kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Mamasa yang telah merugikan negara sebesar Rp1,2 miliar pada 2004-2009.
"eksekusi tetap akan dilakukan karena Kajari Mamasa belum menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Obed bersama 23 anggota DPRD Mamasa yang terlilit kasus tersebut" ujar Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati, Dr Chaerul Amir
"Meski sudah dimasukkan di website, tetapi itu bukan dasar untuk tidak melakukan eksekusi. Kecuali putusan resmi dalam bentuk tulisan yang telah diterima dari MA,"ujarnya, Seperti dilansir laman Kejaksaan ri.
Menurutnya, pelaksanaan eksekusi tetap akan dilakukan berdasarkan putusan kasasi yang telah diterima. Sehingga putusan itu yang menjadi acuan kejaksaan untuk mengeksekusi para terpidana
Untuk menghindari pelanggaran HAM, maka kita masih akan menunggu hasil PK kalau memang itu telah diajukan. Hasil PK itu pun masih akan dipelajari dulu, baru bisa bersikap.
Ditambahkannya, eksekusi telah dilakukan kepada 12 anggota DPRD Mamasa. Tetapi, jika kemudian melakukan PK, maka itu hak mereka sebagai warga negara untuk mengajukan upaya hukum.
"PK merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan warga negara yang terlilit masalah untuk mendapatkan keadilan. Jadi kami setelah hasil PK, maka kejaksaan pasti akan bersikap," tandasnya.
Untuk diketahui, vonis yang dijatuhi Obed yang juga mantan Ketua DPRD Mamasa serta 23 anggota legislator Mamasa tersebut berdasarkan putusan dari MA bernomor 2240K/Pid.sus/2011 Maret lalu.
Dalam putusan kasasi Obed dan 23 anggota DPRD di vonis 20 bulan pidana penjara. Selain itu mereka juga didenda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan kurungan.
Mereka divonis hukuman badan serta denda Rp50 juta lantaran terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Mamasa yang telah merugikan negara sebesar Rp1,2 miliar.
Sumber : Wartapedia
Eksekusi itu terkait kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Mamasa yang telah merugikan negara sebesar Rp1,2 miliar pada 2004-2009.
"eksekusi tetap akan dilakukan karena Kajari Mamasa belum menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Obed bersama 23 anggota DPRD Mamasa yang terlilit kasus tersebut" ujar Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati, Dr Chaerul Amir
"Meski sudah dimasukkan di website, tetapi itu bukan dasar untuk tidak melakukan eksekusi. Kecuali putusan resmi dalam bentuk tulisan yang telah diterima dari MA,"ujarnya, Seperti dilansir laman Kejaksaan ri.
Menurutnya, pelaksanaan eksekusi tetap akan dilakukan berdasarkan putusan kasasi yang telah diterima. Sehingga putusan itu yang menjadi acuan kejaksaan untuk mengeksekusi para terpidana
Untuk menghindari pelanggaran HAM, maka kita masih akan menunggu hasil PK kalau memang itu telah diajukan. Hasil PK itu pun masih akan dipelajari dulu, baru bisa bersikap.
Ditambahkannya, eksekusi telah dilakukan kepada 12 anggota DPRD Mamasa. Tetapi, jika kemudian melakukan PK, maka itu hak mereka sebagai warga negara untuk mengajukan upaya hukum.
"PK merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan warga negara yang terlilit masalah untuk mendapatkan keadilan. Jadi kami setelah hasil PK, maka kejaksaan pasti akan bersikap," tandasnya.
Untuk diketahui, vonis yang dijatuhi Obed yang juga mantan Ketua DPRD Mamasa serta 23 anggota legislator Mamasa tersebut berdasarkan putusan dari MA bernomor 2240K/Pid.sus/2011 Maret lalu.
Dalam putusan kasasi Obed dan 23 anggota DPRD di vonis 20 bulan pidana penjara. Selain itu mereka juga didenda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan kurungan.
Mereka divonis hukuman badan serta denda Rp50 juta lantaran terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Mamasa yang telah merugikan negara sebesar Rp1,2 miliar.
Sumber : Wartapedia
