Kantor DPRD Mamasa Diduduki Massa

MAMASA - MAMASA CYBER NEWS Massa pendukung mantan Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, Obed Nego Depparinding, serta 23 mantan anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 silam, menduduki kantor DPRD setempat, Rabu (15/2). Mereka menuntut digelarnya sidang paripurna DPRD untuk mengembalikan Obed Nego sebagai Bupati Mamasa.

Sambil mengendarai sepeda motor dan mobil bak terbuka, mereka menuntut pengembalian Obed Nego Depparinding sebagai Bupati Mamasa paling lambat 30 hari setelah keluarnya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Di putusan tersebut menyatakan mantan bupati Obed Nego Depparinding bersama 23 mantan anggota DPRD Mamasa tidak bersalah dalam kasus perjalanan dinas fiktif.

Massa mengancam akan terus berada di Kantor DPRD Mamasa hingga keinginan mereka dipenuhi.

Sumber : Liputan 6

Batal, Sidang Paripurna Penetapan Obed

MAMASA, MAMASA CYBER NEWS - Upaya massa mendesak anggota DPRD Mamasa Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna penetapan mantan Bupati Obed Nego Depparinding kembali menjadi Bupati Mamasa hingga 2013 mendatang tak membuahkan hasil. Rapat Paripurna di kantor DPRD Mamasa batal digelar, Rabu (15/2/2012).

Pembatalan terjadi karena hanya 5 dari 24 anggota DPRD Mamasa yang hadir. Sementara di luar gedung, ribuan pendukung Obed yang diberhentikan dari jabatannya sejak pertengahan tahun 2011 lalu, terus melakukan aksi unjuk rasa. Ando Bonggakaradeng, koordinator aksi menyatakan, jika Pemerintah menjunjung tinggi hukum maka tak ada alasan lain bagi pemerintah untuk memulihkan nama baik dan jabatan Obed. 

Pengunjuk rasa menyatakan akan terus beraksi sampai anggota DPRD Mamasa menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Obed kembali menjadi Bupati Mamasa. Mereka juga mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Mendagri agar segera mencabut SK Penetapan Ramlan menjadi Bupati Mamasa dan mengangkat Obed menjadi Bupati melalui SK penunjukan yang baru. 

Sementara itu, aktivitas di kantor DPRD Mamasa sejak dua hari terakhir lumpuh. Tak ada kegiatan yang bisa berjalan di kantor DPRD menyusul aksi yang digelar massa pendukung Obed. Mereka menduduki gedung tersebut, dan hingga kini pihak keamanan belum mengambil tindakan.

Sumber : Kompas

FPSM Imbau Massa Tidak Anarkistis

FORUM Peduli Stabilitas Mamasa (FPSM) Makassar mengimbau massa yang menggelar demonstrasi di Kabupaten Mamasa tidak anarkistis. Ketua FPSM Robinson mengatakan, menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. 

Namun, jangan sampai itu mencederai kerukunan dan tatanan sosial yang terjalin baik yang ada di Mamasa saat ini. Robinson datang berkunjung ke Kantor Harian SINDO Sulselbar di Jalan H Bau, didampingi Soleman Randuk (sekretaris),Yoel (bendahara), Yultan (anggota),Erick Tholan (anggota), dan Aris Bamba (anggota).“Jangan rusak fasilitas karena nanti yang rugi kita semua,”kata Robinson.

Saat ini ketakutan yang melanda masyarakat Mamasa adalah batas akhir ketegasan putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar segera memberikan keputusan tegas menyikapi putusan kasus yang terjadi di Mamasa pada Sabtu (18/2) ini. Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan vonis pidana korupsi kepada mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding (periode 2008–2013) bersama 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-–2009. Mendagri menyikapi dengan mengeluarkan SK pemecatan Obed yang saat itu masih menjabat bupati Mamasa.

Tidak berselang lama,MA kemudian mengabulkan PK para terpidana, termasuk Obed yang terpilih sebagai bupati pada 2008 lalu. Pembebasan dan pemulihan nama baik pun tercantum dalam amar putusan MA, sesuai putusan PK No 186 PK/PID.SUS/ 2011, tertanggal 18 Januari 2012. Dari putusan itu,kemudian Mendagri harus menentukan putusan mengenai PK MA tersebut. Sebagian masyarakat yang kini demo dengan menduduki Kantor DPRD Mamasa menuntut agar jabatan Obed sebagai bupati Mamasa dikembalikan. ”18 (Februari), takutnya ada gejolak yang lebih besar,” kata Soleman.

Ditambahkan Yultan, Obed merupakan pemenang Pilkada Mamasa 2008 dengan kemenangan mutlak yang mendapat dukungan 60% pemilih.Karena itu,massa pendukungnya besar. ”Kami putra Mamasa yang ada di perantauan (Makassar) prihatin dengan situasi di sana. Kami mendesak secepatnya ada putusan,”kata Robinson.

Menurut Yultan, tatanan sosial yang ada di kabupaten yang berjarak sekitar 90 km dari Kabupaten Polman itu mengenai istilah adat tuo dan adat mate dengan satu nenek moyang. ”Kalau ada masalah seperti ini bisa pecah,” katanya.

Pasukan Brimob Disiagakan di Mamasa

MAMASA, MAMASA CYBER NEWS — Untuk mengantisipasi situasi keamanan menyusul aksi unjuk rasa ribuan massa pendukung mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, Polres Mamasa telah menurunkan satu peleton pasukan Brimob untuk bersiaga di Mamasa, Sulawesi Barat. Pasukan tersebut belum termasuk petugas on call di sejumlah polres terdekat dan satu kompi Brimob Parepare yang bisa digerakkan setiap saat jika diperlukan.

Kapolres Mamasa Ajun Komisaris Besar I Made Sunarta menyatakan, pihaknya menghargai siapan pun yang akan menyampaikan aspirasi, termasuk massa pendukung Obed. Namun, Sunarta meminta siapa pun yang melakukan aksi unjuk rasa tidak sampai bertindak anarki.

"Silakan sampaikan aspirasinya karena itu hak dan dilindungi undang-undang, tetapi jangan sampai berbuat anarki karena itu mengganggu hak dan kepentingan yang lain," katanya.

Sementara koordinator aksi, Andi Daeng Bonggadatu, menyatakan akan terus melakukan aksi unjuk rasa pendudukan Kantor DPRD Mamasa dan sejumlah lokasi di Mamasa sampai Mendagri membatalkan SK pengangkatan Ramlan dan mengembalikan Obed Nego Depparinding menjadi Bupati Mamasa dan nama baiknya dipulihkan.

"Karena Obed dilengserkan dengan alasan hukum, demi alasan hukum pula Obed harus dikembalikan ke jabatannya serta nama baik keluarganya dipulihkan," ujar Andi.

Menurut Andi, pemerintah harus menunjukkan sikap yang menjunjung hukum sebagai panglima, bukan malah mempermainkan putusan hukum dengan alibi yang dibuat-buat. Hal tersebut akan semakin melemahkan citra penegakan hukum yang telanjur buruk di mata masyarakat.

Sesuai putusan Mahkamah Agung, salah satu amar putusannya meminta Obed Nego Depparinding dikembalikan ke jabatannya karena dinilai tidak terbukti melakukan tindakan korupsi apa pun seperti didakwakan. Massa pendukung Obed bahkan mengancam akan melumpuhkan aktivitas kantor-kantor pemerintah atau pengadilan rakyat di Mamasa jika aksi mereka tidak segera mendapat tanggapan serius pemerintah dan anggota DPRD setempat.

Anggota Komisi II DPRD Mamasa, Elisabeth, menyatakan, berdasarkan putusan kasasi MA, tak ada alasan bagi pemerintah dan DPRD Mamasa untuk tidak menetapkan Obed nego Depparinding menjadi Bupati Mamasa dalam Rapat Paripurna DPRD Mamasa.

"Karena ini putusan tertinggi dari MA, tidak ada alasan siapa pun untuk tidak menjalankan putusan hukum tersebut karena ini negera hukum," ujar Elisabet seusai menghadiri rapat paripurna yang dibatalkan karena tidak kuorum.

Sumber : Kompas

Gedung DPRD Mamasa Ambruk

MAMASA - MAMASA CYBER NEWS - Sejumlah bagian di Gedung DPRD Mamasa, Sulawesi Barat, rusak diterjang angin kencang, baru-baru ini. Sejumlah bagian atap gedung jebol. Kondisi tanah yang labil juga membuat dasar pondasi ambles beberapa sentimeter.

Tembok-tembok gedung yang baru empat tahun dibangun itu juga retak sehingga berbahaya jika digunakan. Konstruksi bangunan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan menjadi faktor lain ambruknya gedung yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu.

Menurut Sekretaris DPRD Mamasa Marten, ambruknya gedung disebabkan faktor cuaca buruk. Kondisi tanah juga makin mempercepat kerusakan gedung. Ia tak ingin menduga-duga jika pembangunan gedung tersebut menyalahi bestek dan tidak sesuai standar keselamatan.

Marten menyatakan, pihaknya baru akan mengusulkan anggaran perbaikan gedung agar ruangan rapat dan sejumlah ruangan lain bisa segera direnovasi. Sebab, gedung tersebut masih digunakan, meski sejumlah bagiannya rusak. Jika tidak segera diperbaiki akan membahayakan penggunanya.

Wakil Ketua DPRD Mamasa Thomas mengakui ambruknya ruang aula diduga karena ada kesalahan konstruksi. Namun, untuk penyelidikan dugaan tersebut, dia mengaku bukan wewenangnya.

Sumber : Liputan6

AKBP I Made Sunarta : Mamasa Masih Kondusif dan meminta warga tetap tenang

MAMASA — MAMASA CYBER NEWS Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Mamasa pasca keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terkait kasus yang membelit mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding serta 23 mantan anggota DPRD Mamasa tetap dalam kondusif. Penegasan ini disampaikan Kapolres Mamasa, AKBP I Made Sunarta ketika ditemui, Selasa 7 Februari kemarin.

“Situasi Mamasa masih dalam keadaan kondusif, terkait dengan adanya keresahan masyarakat yang berkembang akhir-akhir ini pasca keluarnya putusan PK dari MA untuk Obednego Cs,” ujar Sunarta.

Kapolres I Made Sunarta menjelaskan bahwa adanya putusan bebas MA kepada Obed Cs itu adalah hal yang wajar. Karena namanya ada upaya hukum oleh setiap orang yang memperjuangkan kebenarannya. “Kita harus menghargai putusan itu. Terkait masalah tidak lanjut putusan bukan kewenangan saya mengomentarinya, yang jelas kita menunggu saja keputusan Mendagri,” terang Sunarta.

Terkait keamanan di Mamasa, pihaknya tetap menjamin dalam keadaan kondusif. Kendali keamanan tetap dibawa kendali Polres dibantu pihak terkait lainnya. Pihaknya juga telah memerintahkan seluruh Polsek yang ada di Mamasa untuk siaga satu sepanjang belum adanya ketetapan politik di Mamasa. Bahkan Sunarta menambahkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, empat Polres siap memback up Polres Mamasa. 

Empat polres yang akan diterjunkan membantu menjaga situasi Mamasa yakni Polres Polman, Majene, Mamuju, Pinrang dan Brimob Polda Sulselbar. “Saya berharap kapada seluruh rakyat Mamasa agar tetap tenang dan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Jangan sampai terhasut oleh

oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membuat keadaan menjadi kacau. Karena yang rugi adalah masyarakat sendiri, jika ada sesuatu serahkan ke penegak hukum,” tandasnya.

Sumber : Radar Sulbar

Satpol PP Mamasa Tertibkan Bangunan Liar

Laporan : Andi Sumaryadi
Editor : Amri Makkaruba


MAMASA — MAMASA CYBER NEWS - Dalam penegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Mamasa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak tegas. Termasuk melakukan penertiban bangunan liar yang dibangun tanpa izin mendirikan bangunan dari Pemkab Mamasa.

Kepala Satpol PP Mamasa, Domina Mogot, mengatakan bahwa penertiban bangunan liar terutama yang dibangun masyarakat disepanjang jalan negara dan tidak sesuai dengan sepadan jalan ditertibkan. Hal ini karena dapat mengangu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan raya serta kenyamanan pengendara.

Domina Mogot mencontohkan sebuah bangunan di depan SMK Kifran Bangsa terpaksa ditertibkan karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menertipkan adanya pembuatan kandang ternak yang berada sepanjang jalan poros Polewali Mamasa. “Saya sudah survey seluruh kandang ternak warga mulai dari perbatasan pintu gerbang Polewali Mandar di Pasapa hingga ke Kota Mamasa akan menjadi target penertiban Satpol PP,” terangnya.


Sumber : Radar Sulbar

Kemiskinan di Mamasa - Anggota DPD Temukan 8.000 Rumah Tak Layak Huni

Penulis : Rizaldi

MAMASA – (MAMASA CYBER NEWS) Anggota DPD Asri Anas menemukan sebanyak 8.000 unit rumah tak layak huni di Kabupaten Mamasa. Sebagian besar rumah tak layak huni itu berada di pinggiran sungai.

Asri Anas mengungkapkan, kemiskinan yang dialami warga Mamasa tak terlepas dari pendapatan asli daerah (PAD) dan APBD Mamasa yang minim. Kondisi anggaran ini berbanding terbalik dengan biaya operasional di Mamasa yang tinggi akibat berada di di daerah pegununganyangsaranainfrastuktur jalannya tak memadai. Dia menambahkan, mata pencaharian andalan warga Mamasa sebagai petani kopi tak adalagi.

Tanaman kopi di Mamasa telah nyaris punah.Padahal jenis kopi Robusta inilah yang paling cocok untuk kontur tanah Mamasa. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan bantuan tanaman kopi agar warga kembali dapat memiliki harapan penghasilan.“Dulu,mereka dapat menyekolahkan anakanaknya dari hasil kopi.Tapi sekarang, tidak dapat lagi karena tidak ada tanaman kopi.Sudah hampir punah,” kata mantan ketua KNPI Sulbar ini kemarin.

Akibat kurangnya harapan hidup di Mamasa, imbuh dia, membuat kabupaten ini memiliki angka migrasi yang tinggi di Sulawesi Barat.Bahkan menjadikan berada di peringkat 50 dari 50 kabupaten termiskin di Indonesia. Putera Polman ini mengaku memiliki keprihatinan yang mendalam dari kondisi yang dialami warga Mamasa. Dia mengaku akan berupaya mencari solusi agar Kabupaten Mamasa bisa mendapat perhatian terutama soal perbaikan rumah tinggal dan peremajaan tanaman kopi.

“Saya akan melakukan espos dihadapan menteri menampilkan kondisi ril yang dialami warga Mamasa. Di kementrian saya mendengan ada program bedah rumah untuk warga miskin sebesar Rp25 juta per rumah. Mudahan-mudahan dengan ekspos tersebut Mamasa dapat prioritas,” ujar Asri.

Dia juga berharap agar pejabat di Mamasa lebih meningkatkan kepekaannya dengan tidak terpengaruh hidup mewah agar tidak terlalu mencolok perbedaan sosial yang bisa mengakibatkan kecemburuan sosial.

Sumber : Seputar Indonesia

Pemprov Belum Tahu Kaburnya Transmigran dari Mamasa

MAMASA —(MAMASA CYBER NEWS)  Kasus kaburnya dua transmigrasi asal Jatim yakni Suparno dan Lastriani dari lokasi transmigrasi di Kabupaten Mamasa Sulbar dan terlantar di pelabuhan Parepare, ternyata belum diketahui Pemprov Sulbar.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulawesi Barat Khaeruddin kepada wartawan, Selasa kemarin mengatakan hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai henkangnya sejumlah transmigrasi asal Jawa Timur. “Belum ada laporan terkait masalah itu,” katanya saat dihubungi Selasa 3 Januari kemarin.

Namun kata Khaeruddin permasalahan yang terjadi tidak seperti yang diutarakan para transmigrasi, yang memilih pulang ke kampung halaman. Mereka menjual sarana prasarana yang telah diberikan pemerintah untuk kembali ke kampung asal.”Permasalahan seperti itu hampir semua terjadi pada transmigrasi, karena mereka tidak betah dengan kondisi di tempat baru itu,”kata Khaeruddin. 

Setelah ada perdaftaran lain untuk transmigrasi di daerah asalnya menurut Khaeruddin para transmigran yang dulu kabur kembali mendaftar.”Ini yang dinamakan transmigrasi kutu loncat dan ini sulit untuk dideteksi,” ungkapnya.Khaeruddin menjelaskan, para transmigrasi tidak betah tinggal di areal transmigrasi, karena fasilitas yang dimiliki lokasi transmigrasi seperti jalan masih dalam rintisan.

Begitu juga dengan fasiltas lain.”Kan ini pengerjaannya dilakukan secara bertahap,”jelasnya.Ia membantah adanya warga lokal mengokupasi perumahan, yang semestinya menjadi milik transmigran. Tetapi warga transmigrasi yang tidak betah bermukim di areal transmigrasi, justru menjual lahan dan perumahan seharga Rp 7-8 juta perkapling kepada warga lokal. “Disanakan ada Unit Pelaksana Transmigrasi ( UPT), jadi tidak mungkin warga lokal merebut lahan dan perumahan dengan seenaknya.Toh kalau ada UPT pasti melaporkan,”kata Khaeruddin. 

Begitu juga jika warga transmigrasi hendak keluar dari areal dalam jumlah banyak tentu terpantau oleh UPT.”Setiap ada transmigrasi dari luar, warga lokal juga diikutsertakan,” katanya. Khaeruddin menambahkan, setiap transmigrasi selain dibagikan lahan dan perumahan, juga perabot rumah serta bibit tanaman. Transmigran juga diberikan jatah untuk hidup (jadup) selama melakukan perintisan lahan dari tiga bulan hingga enam bulan ke depan, sampai betul-betul mandiri.Sementara Sekretaris Kabupaten Mamasa Benhard Buntu Sibojong yang dikonfirmasi melalui selulernya tidak berhasil, karena hand phone yang biasa dipakai tidak aktif.


Sumber : pare pos

Mamasa Masuk 50 Kabupaten Termiskin di Indonesia

MAMASA —(MAMASA CYBER NEWS) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata ternyata termasuk dalam wilayah termiskin dari 50 kabupaten/kota yang di tetapkan termiskin di seluruh Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Anggota DPD RI, Asri Anas di Majene, Jumat, yang menyebutkan bahwa dari 50 kabupaten/kota termiskin di seluruh Indonesia, Mamasa sangat jauh tertinggal dan berada pada urutan 40 dan hal tersebut dianggap sangat memprihatinkan, dibanding dengan potensi yang dimiliki.

"Selain memiliki potensi pariwisata, Mamasa juga memiliki potensi perkebunan kopi, peternakan, dan budidaya ikan tawar. Namun potensi tersebut tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah setempat sehingga tidak memberi manfaat bagi warga," ucapnya.

Rendahnya pengembangan potensi kedaerahan, dari lima kabupaten di Sulbar, warga Mamasa paling banyak memilih untuk melakukan migrasi ke daerah lain agar mendapatkan lapangan pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Asri menyebutkan, paling banyak warga Mamasa ditemukan di Kabupaten Pinrang, dan Sidrap, Sulawesi Selatan, serta di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju, Sulbar, sebab kabupaten tersebut berdekatan dengan Mamasa dan masih cukup tersedia lapangan pekerjaan.

"Sejumlah warga yang ditemui mengaku sekitar sembilan tahun sebelumnya masih memiliki sumber penghasilan memadai melalui perkebunan kopi dan budidaya ikan air tawar. Akan tetapi tidak dilakukan peremajaan sehingga sebagian besar tanaman kopi warga sudah tidak produktif lagi," terangnya.

Sumber penghasilan lain yang tidak termaksimalkan adalah budidaya ikan air tawar, meskipun saat ini Mamasa telah memiliki dua lokasi balai pengembangan dan budidaya ikan tawar yang dialokasikan dari pemerintah pusat.

Bahkan, lanjut Asri, potensi pariwisata Mamasa juga terhambat akibat sistem pemberdayaan warga tidak mampu dimaksimalkan dengan baik pemerintah setempat. Masalah akses transportasi yang minim juga menjadi faktor penghambat berkembangnya Mamasa.

"Tentunya untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan perencanaan yang matang dan mendalam atas seluruh aspek dan potensi yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat mampu ikut mengembangkan perekonomian daerah," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, bantuan yang dialokasikan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten bisa tepat sasaran dan memberi dampak positif kepada warga dengan salah satu indikator peningkatan perekonomian warga.

Sumber : antara news